formal letter

Dwi Apriliani Nurmalasari Putri

Jl. S.Indragiri III No.567D RT 012 RW 001

Kelurahan : Semper Barat Kecamatan: Cilincing

Jakarta, 14130

087775573469

Dwiapriliani1004@gmail.com

January, 29^th 2018

PT. United Tractors Tbk

Jl. Raya Bekasi Km 22, Cakung
Jakarta Timur 13910

Dear PT.United Tractor,

I am applying for a position as Sales Manager with your company, as I feel my background in developing a sales department will be of interest to you.

The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my strong passion, loyalty, communicative, target oriented, discipline, honest, and be responsible, and also education will make me a very competitive candidate for this position.

I hope you will grant me an interview and the opportunity to give you more details about myself.

Sincerely yours,

Dwi Apriliani Nurmalasari Putri

subjek hukum

TELAAH TERHADAP ESENSI SUBYEK HUKUM : MANUSIA DAN BADAN HUKUM

  

Nama : Dwi Apriliani Nurmalasari Putri

Kelas  : 2EB09

NPM  : 22215031

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

ATA 2016/017

TELAAH TERHADAP ESENSI SUBYEK HUKUM :

MANUSIA DANBADAN HUKUM

Identitas penulis :

Nama  : Dyah Hapsari Prananingrum, SH.M.Hum.

Lahir : 13 Maret 1973

Pendidikan : Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Sebelas Maret dan gelar Magister Humaniora dipeoleh dari Universitas Gadjah Mada

Pekerjaan : Fungsional Akademik Lektor  Bidang Keahlian adalah Hukum Keperdataan di Universitas Kristen Satya Wacana

Identitas Jurnal :

Web : ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00866

Di ambil pada tanggal : 21 Maret 2017

Abstrak

Sebagai pihak yang dapat bertindak dalam hukum, subyek hukum memiliki kewenangan hukum yang tidak dimiliki pihak lain. Manusia sebagai subyek hukum yang bersifat natural. Pertanyaan siapakah manusia sehingga dia bisa menjadi subyek hukum, tidak dapat dijawab dengan satu kalimat. Esensi manusia sebagai salah satu dasar menjawabnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah badan hukum itu sehingga dia dapat berkedudukan sebagai badan hukum.Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui telaah ini. Subyek hukum yang memiliki kewenangan dan mampu bertindak melakukanperbuatan-perbuatan hukum, terdiri dari manusia dan badan hukum.

Kata kunci : Subyek Hukum, Badan Usaha.

Pendahuluan

Saat ini di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari masalah hukum, karena hukum selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Hukum itu adalah untuk manusia, kaedah-kaedahnya yang berisi perintah, larangan dan perkenan itu itu di tunjukkan kepada anggota-anggota masyarakat antara subyek hukum.

Jika membahas tentang ilmu hukum , maka tidak akan lepas dari pembahasan subyek hukum dan obyek hukum, karena keduanya termasuk bagian yang pokok didalamnya.

Hukum, menurut Mochtar Kusumaatdja- jika diartikan dalam arti luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Hukum mengandung unsur-unsur, unsur hukum terdiri dari (1) unsur riil yaitu berkenaan dengan manusia, tradisi/kebudayaan dan alam, (2) unsur idiil yaitu berkenaan dengan (a) logika mengenainpengertian dan sistematika, (b) etika dan estetika mengenai asas, nilai, kaidah.

Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. wewenang subyek hukum ini di bagi menjadi dua yaitu :

1. Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (rechtsbevoegdheid) dan

2. Kedua, wewenang untuk melakukan ( menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah Pertama, bagaimana Esensi Manusia dan Manusia sebagai Subyek Hukum? Kedua, bagaimanakah badan hukum sebagai subyek hukum?

Batasan Masalah :

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah: hanya mencakup manusia dan badan hukum sebagai subyek hukum

Metode penelitian

Kertas kerja ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Penulis bertindak sebagai pengamat, dimana ia hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya.

Pelaksanaan dari metode deskriptif tidk hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi tentang dari itu. Adapun metode deskriptif terdiri dari dua macam sifat, yaitu :

a)      Memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan bersifat aktual.

b)      Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Pembahasan

Subyek Hukum

Subyek hukum atau purusa hukum menurutApeldoorn adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum.Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subyek hukum yang diberikan oleh hukum obyektif. Pengertian subyek hukum menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum. Wewenang hukum itu adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama, wewenang untuk mempunyai hak, dan Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan menyandang

hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum. Kewenangan hukum yang dimiliki orang perorang, pada kondisi tertentu yang merupakan pengecualian insidentil, seperti keadaan, tempat tinggal, umur, status dan perbuatan seseorang.

Esensi Manusia dan Manusia sebagai Subyek Hukum

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, oleh karena manusia adalah subyek

hukum. Dari sudut filsafati, manusia dapat disebutkan dalam 3 definisi, yaitu:

1) Definisi klasik menyatakan bahwa manusia adalah hewan berbudi

Bukan berarti bahwa manusia itu sama dengan hewan yang hanya ditambah dengan budi.Dalam aksi-reaksi biologis ada persamaan, walaupun hanya dalam suatu momen saja daritotalitas atau keseluruhan. Namun, dalam aksi-reaksi psikologis, manusia dengan hewan sama sekali berbeda.

2) Geist-in-welt

Manusia dipandang dari sudut sungguh-sungguh sebagai barang di dunia yang badani,

oleh karena memiliki sifat-sifat badani juga.

3) Esprit incarne

Manusia adalah roh yang telah menjelma menjadi daging. Maksudnya bahwa manusia

betul-betul bersifat jasmani.

Keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan makluk yang lain adalah akal budi

yang dimilikinya. Manusia memiliki, menguasai dan memastikan dirinya sendiri. Kesadaran

tersebut merupakan kesempunaan yang tidak terdapat pada makluk lainnya.

Kewenangan subyek hukum sangat terkait dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang ada. Masalah kecakapan dan kewenangan dalam hukum sangat terkait dengan sah tidaknya perbuatan hukum yangdilakukan subyek hukum tersebut. Subyek hukum dapat merupakan orang dan bukan orang atau badan hukum.

Secara yuridisnya ada alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu: Pertama, manusia

mempunyai hak-hak subyektif dan kedua, kewenangan hukum dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan

kewajiban. Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subyek hukum, hal ini tampak dalam Pasal 1 Ayat(1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga (yang memiliki makna sebagai subyek hukum) tiak digantungkan pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara, melainkan melekat atau muncul sebagai hak asasi yang ada pada dirinya.

Selain orang perseorangan yang secara kodrati merupakan subyek hukum, hukum juga mengakui eksistensi badan hukum sebagai badan hukum, yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Badan Hukum sebagai Subyek Hukum

Sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia, dalam badan hukum terdapat 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, dapat dipisahkannya hak dan kewajiban badan hukum dari hak dan kewajiban anggota badan hukum dan kedua, organ badan hukum dapat berganti –ganti namun demikian badan hukum tetap ada. Berdasarkan pendapat dari para ahli, maka dapat disusunlah unsur-unsur badan hukum adalah sebagai berikut:

1) Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum

2) Mempunyai harta kekayaan tertentu

3) Memiliki kepentingan tertentu

4) Memiliki organ yang menjalankan badan hukum

5) Adanya managemen yang teratur

Dari sumber hukum formal, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi badan hukum yaitu:

1)      Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Terdapat 3 (tiga) jenis badan hukum yang diakui yaitu:

a)      Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah;

b)      Badan hukum yang diakui oleh pemerintaah

c)      Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

2)      Syarat berdasarkan pada hukum kebiasaan;

Kebiasaan dan yurisprudensi  merupakan sumber hukum yang formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, maka diusahakan untuk mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi. Guna mendirikan suatu badan hukum yayasan dengan mendasarkan pada hukum kebiasaan, maka harus memenuhi syarat materil, yaitu:

1) Adanya pemisahan kekayaan antara pendiri dan badan hukum yayasan;

2) Memiliki tujuan tertentu;

3) Merupakan suatu organisasi

Ajaran para ahli hukum berkaitan dengan syarat suatu badan, organisasi atau perkumpulan dapat menjadi badan hukum dapat paparkan sebagai berikut:

Menurut Scholten badan hukum haruslah memenuhi unsur – unsur:

1) Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum pemisahan.

2) Mempunyai tujuan tertentu sendiri

3) Mempunyai alat perlengkapan atau organisasi

Di dalam organisasi akan dapat ditemukan organ badan hukum, pembukuan walaupun mungkin sangat sederhana, dan kesinambungan dalam beraktivitas. Dengan demikian walaupun badan hukum hanya didirikan oleh satu orang saja dalam badan hukum akan ditemukan organisasi walaupun sangat sederhana. Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;

2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan

    perundang-undangan;

3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;

4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri. Namun demikian, dari beberapa pendapat ahli dapat dikemukakan jenis-jenis

badan hukum yang berbeda satu dengan yang lain. Utrecht menyatakan bahwa dalam

pergaulan hukum terdapat bermacam-macam badan hukum, yaitu:

1) Perhimpunan yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya.

2) Persekutuan orang yang ada kerena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik

dalam sejarah. Termasuk dalam badan hukum ini adalah negara, provinsi,kabupaten, dan desa.

3) Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang, tetapi bukan perhimpunan

yang termasuk dalam nomor 1.

Secara sederhana pembagian badan hukum, dikemukakan oleh Chidir Ali,

yang membagi badan hukum menjadi 2 bagian menurut golongan hukum yaitu:

     1) Badan hukum publik

Menurut sementara ahli hukum, suatu badan hukum yang didirikan oleh

penguasa (negara), merupakan badan hukum publik dan mempunyai wewenang

publik. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata

menyatakan bahwa badan hukum yang didirikan dengan undang-undang.

Pendapat ini mendapatkan tentangan dari Soenawar Soekowati yang beranggapan

bahwa tidak semua badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik

tersebut merupakan badan hukum publik serta memiliki wewenang publik dan

berkebalikan dengan hal itu maka masuk kategori badan hukum privat. Badan

hukum yang didirikan dengan mendasarkan pada hukum privat, pada stelsel

hukum tertentu, badan tersebut miliki kewenangan publik.

Menurut Chidir Ali kriteria suatu badan hukum dapat dinyatakan sebagai

badan hukum publik adalah sebagai berikut:

a) Dilihat dari cara pendiriannya yang didirikan berdasarkan konstruksi hukum

publik, yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

b) Lingkungan kerjanya, apakah dalam melaksanakan tugasnya umumnya dengan publik/umum dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata pada umumnya seperti halnya badan-badan hukum privat;

c) Kewenangan yang dimiliki, bahwa badan hukum publik memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yag mengikat umum.

2) Badan hukum privat

Adapun badan hukum perdata merupakan badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Badan hukum publik dimungkinkan mendirikan badan hukum perdata seperti yayasan, Perseroan Terbatas dan lain sebagainya.

3)      Syarat berdasarkan yurisprudensi;

menurut Soenawar Soekowati, badan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam badan hukum yaitu:

1) Ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya(penulis: pendiri);

2) Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, serta bukan kepentingan satu atau beberapa orang saja;

3) Kepentingan tersebut haruslah panjang (stabil);

4) Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk obyek tuntutan tetapi juga sebagai upaya pemeliharaan kepentingankepentingan badan.

4)       Syarat berdasarkan pada pandangan doktrin.

Doktrin tidak mengikat seperti UU, kebiasaan, traktat atau Jurisprdensi, sehingga bukanlah hukum. doktrin hanya memiliki wibawa yang dipandang objektif sehinga sering digunakan sebagai sumber pembentukan hukum, serta dapat dijadikan dasar pengambilan putusan bagi hakim.

Penutup

Subyek hukum yang memiliki kewenangan dan mampu bertindak melakukan perbuatan-perbuatan hukum, terdiri dari manusia dan badan hukum. Esensi manusia menjadikan manusia sebagai subyek hukum kodrati. Sedangkan badan hukum yang notaben adalah subyek hukum yang diberikan oleh negara, memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu dalam menjalankan kewengannya sebagai subyek hukum. Kewenangan subyek hukum sangat terkait dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang ada. Masalah kecakapan dan kewenangan dalam hukum sangat terkait dengan sah tidaknya perbuatan hukum yangdilakukan subyek hukum tersebut. Subyek hukum dapat merupakan orang atau dan bukan orang atau badan hukum. Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan menyandang hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum. Kewenangan hukum yang dimiliki orang perorang, pada kondisi tertentu yang merupakan pengecualian insidentil, seperti keadaan, tempat tinggal, umur, status dan perbuatan seseorang.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia, dalam badan hukum terdapat 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, dapat dipisahkannya hak dan kewajiban badan hukum dari hak dan kewajiban anggota badan hukum dan kedua, organ badan hukum dapat berganti –ganti namun demikian badan hukum tetap ada.

Sumber

A. Sudiarja, 2006, Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

AF Elly Erawati dan JS Badudu, 1991, Kamus Hukum Ekonomi, Proyek Elips,Jakarta

Anwar Borahima, 2002, Disertasi: Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia, Universitas Airlangga

Bryan A Garner, 2009,Black’s Law Distionary, 9th edition, ST Paul –Minnessota: West Publishing Co,

Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Alumni, Bandung

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Chatamarrasdjid, 2002, Badan Hukum Yayasan, Citra Aditya Bakti, Bandung

Henry Campbell Black, 2000, Black’s Law Dictionary-Abridged Seventh Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn.

Indyo Pramono, 2007, Pesembahan Kepada Sang Maha Guru, Seputar Hukum Bisnis, FHUGM,Yogyakarta,

Jimly Asshidiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

L.J. van Apeldoorn, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta

Man. S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, Bandung: Alumni, 2005

Notohamidjoyo, 1973, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia, Jakarta

Rochmat Soemitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung

Sudikno, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta

Subekti, 1996, Pokok-pokok Hukum Perdata, Pembimbing Masa, Jakarta,

Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia, Prenada MediaGroup, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 1966, Asas-Asas Hukum Perdata, Penerbit Sumur, Bandung

Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta

http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00866

subjek dan objek hukum

Sisa Hasil Usaha

Pentingnya Investasi dalam Meningkatkan Ekonomi Indonesia

Investasi adalah pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.Investasi juga merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain untyuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteran rakyat banyak. Penguatan peran dan kelembagaan pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi.

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

          Pertumbuhan pendapatan yang lemah dari yang diperkirakan dan terus menurunnya harga komoditas menimbulkan resiko bagi kelangsungan investasi pemerintah. Karena itu, Investasi sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian negara kita, dengan adanya investasi khususnya investasi swasta pemerintah bisa memperbaiki perekonomian Indonesia.

          Banyaknya penduduk remaja di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja di Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia semakin terpuruk dalam masalah perekonomian.

          Pembentukann investasi dapat dilakukan jika masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabungkan.Tabungan ini diperlukan untuk investasi.Misalnya investasi dalam pembangunan pabrik, investasi ini secara langsung dapat mengurangi penganggurandan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan memperbesar pengeluaran masyarakat.

          Dalam jangka pendek atau menengah, investasi asing sangat menguntungkandalam pertumbuhan ekonomi. Investasi ini dalam jangka pendek dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa.Investasi asing ini dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam jangka waktu pendek.

          Investasi dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal dan tingkat bunga. Apabila tingkat pengembalian modal besar para investor semakin berminat untuk berinvestasi ,tetapi jika tingkat bunga tinggi para investor akan berpikir kembali sebelum berinvestasi. Jika tingkat bunga tinggi menyebabkan investasi menjadi tidak menarikatau tidak menguntungkan.

          Indonesia sangat membutuhkan investasi dikarenakan jika adanya investasipenyediaan lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak sehingga pengagguran akan menurun.Dengan adanya investasi juga akan meningkatkan daya saing dalam ekspor.

Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya hubungan yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal,  bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor.

          Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangunInfrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lain.

Para penyelenggara investasi asing berpendapat bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan.

Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kenaikan suatu harga atas barang-barang secara umum dari waktu ke waktu secara terus menerus.Tingkat kenaikan harga baru dapat dikatakan sebagai inflasi bila kenaikan itu meluas dan mempengaruhi kenaikan harga untuk barang yang lain. Sehingga kenaikan harga untuk satu atau dua barang saja dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali telah mempengaruhi harga barang lainnya.

Pengangguran adalah suatu kondisi dimana seseorang yang ingin bekerja dan mempunyai kemampuan dibidang masing-masing tetapi dikarenakan terbatasnya suatu pekerjaan yang tersedia dan tidak memadai bahkan bisa juga tidak tersedianya lapangan kerja . Indonesia termasuk kedalam salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar dengan itu maka jumlah tenaga kerja dan pengangguran Indonesia juga besar, semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan penambahan lapangan pekerjaan membuatsemakin tingginya tingkat pengangguran diIndonesia. 

Inflasi dalam jangka pendek mempunyai pengaruh positif yaitu dapat mendorong perekonomian lebih baik ,seperti  meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.Jika inflasi dalam jangka panjang mempunyai pengaruh negatif yaitu keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian melemah. Pengaruh inflasi jangka panjang juga mempunyai dapat negatif yang lain yaitu orang menjadi ntidak bersmangat kerja , menabung dan mengadakan investasi karena harga meningkatmya dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negri dan karyawan swasta serta buruh juga akan kebingungan untuk mengimbangi harga sehingga hidup mereka semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang negri lebih mahal dibandingkan harga luar negri. Sehingga masyarakat lebih memilih barang impor karena harganya lebih murah.Harga lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing barang dalam negri di pasar internasional.Hal itu menyebabkan ekspor turun dan impor meningkat.

Kurang bersaingnya barang dan jasa menyebabkan kurangnya permintaan produk dalam negri.Sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi barang.Perusahan juga akan mengurangi jumlah pekerja menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaannya.

Pengusaha akan kewalahan dalam mengatur keuangannya. Permintaan yang turun akan membuat pengusaha tersebut mencapai titik bangkrut. Jika tingkat inflasi terus meningkat banyak pengusaha yang akan gulung tikar atau bangkrut

 Dampak yang lebih jauh adalah pengangguran menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran merupakan dua parameter yang dapat digunakan untuk mengukur baik buruknya kesehatan ekonomi yang dihadapi suatu negara.

Kesimpulan dari penulisan yang saya buat ini adalah kebijakan inflasi terjadi karena menigkatnya biaya produksi, sehingga secara tidak langsung harga bahan untuk memenuhi output atau permintaan pasar juga meningkat, sehingga perusahaan akan berupaya menekan biaya produksi guna efisiensi perusahaan, akibatnya demi menjaga efisiensi tersebut salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh perusahaan adalah mengurangi tenaga kerja dan mengganti dengan mesin, sehingga biaya yang dianggarkapun juga berkurang, dalam artian perusahaan harus mengurangi tenaga keranya dengan cara mem PHK. Namun hal ini tidak dapat diartikan, bahwa di Indonesia hubungan antara inflasi dan pengangguran adalah positip, sebab dalam kenyataannya di Indonesia tidak ada hubungan yang pasti antara inflasi dan pengangguran.

Pengangguran dan inflasi memiliki hubungan yang negatif, itu berarti jika pemerintah ingin menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia maka pemerintah harus bersiap untuk tingginya tingkat inflasi yang akan terjadi. Begitu pun sebaliknya pemerintah tidak dapat menekan inflasi menjadinol persen ataupun pengangguran menjadi nol persen. Jadi keduanya memiliki efek yang berbeda satu sama lain jika dipaksakan untuk ditekan dengan kebijakan apapun.